Pemerintah Republik Indonesia nampaknya masih belum menyerah untuk memperjuangkan produk kelapa sawitnya atau Crude Palm Oil (CPO) untuk memasuki pasaran dunia yang lebih luas, setelah sebelumnya ditolak oleh APEC (Asia Pacific Economic Forum) sebagai salah satu produk ramah lingkungan.
Dalam lobi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, yang dipimpin langsung oleh Menteri Gita Wiryawan, produk kelapa sawit Indonesia gagal masuk ke pasar APEC karena dinilai tidak memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan oleh badan lingkungan Amerika Serikat atau Environmental Protection Agency (EPA).
Dalam standar yang ditetapkan oleh EPA, yang diumumkan tanggal 28 Januari 2012 silam, standar bahan bakar dari CPO Indonesia masuk dalam kategori RFS (Renewable Fuel Standards) atau standar energi terbarukan. Berdasar pengujian yang dilakukan oleh EPA, produk CPO Indonesia gagal memenuhi standar maksimum 17% emisi, dan masih berkisar di angka 20%. Ini sebabnya produk CPO Indonesia masih ditolak oleh APEC untuk memasuki pasaran dunia.
Akibat tidak dimasukkan dalam produk yang ramah lingkungan, produk CPO Indonesia gagal mendapatkan keringanan tarif hingga 5 persen. Hal ini membuat CPO Indonesia jadi kurang kompetitif di APEC dan dikhawatirkan ekspor CPO menurun.
Kendati demikian, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menolak bahwa produk CPO Indonesia sudah ditolak di APEC. “Mereka tidak menolak CPO Indonesia, mereka hanya memiliki sudut pandang yang berbeda dalam upaya memangkas emisi karbon Indonesia tahun 2020,” ungkap Gita kepada AntaraNews.com 14 September 2012 silam. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Pertanian Suswono.
Menghadapi forum APEC tahun depan yang akan digelar di Bali, pemerintah rupanya masih belum menyerah untuk memasukkan produk CPO Indonesia menjadi produk ramah lingkungan.
Upaya pemerintah, salah satunya adalah mengundang utusan dari EPA untuk melakukan survey lapangan terhadap proses produksi kelapa sawit di Indonesia. Hal ini kembali ditegaskan oleh Menteri Perdagangan Gita Wirjawan usai pertemuan dengan Kementerian Koordinator Pereknomian, hari Kamis 4 ktober 2012. Hal ini sempat diungkapkan oleh Gita, pertengahan September silam.
“Dalam pertemuan terakhir, EPA mengatakan mereka akan mengirim tim teknis ke Indonesia untuk melakukan survey lapangan di Indonesia. Hal ini menunjukkan mereka cukup responsif menangani hal ini,” ungkap Gita kepada Antaranews.com.
Indonesia, sebagai penghasil produk kelapa sawit terbesa di dunia nampaknya khawatir jika upaya ini kembali gagal dan akan berdampak pada jumlah ekspor kelapa sawit Indonesia. Selama ini Uni Eropa beberapa kali mempertanyakan masalah lingkungan kepada Indonesia terkait komoditi sawit yang dinilai merusak jutaan hektar hutan tropis Indonesia.
Tabel diatas menunjukkan penggunaan minyak kelapa sawit dalam produk pangan di Norwegia yang semakin berkurang. Beberapa negara Eropa, masih akan mengikuti langkah Norwegia untuk menekan penggunaan minyak sawit, seiring dengan gencarnya kampanye terhadap perusakan hutan tropis.
Apalagi, beberapa negara di Eropa kini juga semakin menekan penggunaan minyak kelapa sawit untuk produk pangan mereka. Norwegia, bahkan sudah menghilangkan penggunaan produk kelapa sawit untuk produk pangan mereka hingga 60%.
Kegagalan menjual kelapa sawit ke pasar dunia, nampaknya lebih menakutkan pemerintah Indonesia ketimbang memperbaiki tata kelola lahan di hutan Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang tanahnya hilang diterabas perkebunan sawit.
 |
| Perkebunan kelapa sawit, kini mengekspansi ke seluruh wilayah Sumatera. Ini adalah kebun kelapa sawit di Propinsi Riau, yang memiliki 1.4 juta kebun sawit. Foto: Aji Wihardandi |
 |
| Salah satu dampak perkebunan sawit. Gajah Sumatera mati diracun warga karena dikhawatirkan merusak kebun. Tata guna lahan yang tidak jelas dari pemerintah, terus meningkatkan konflik antara satwa dan manusia di sekitar hutan. Foto: WWF Riau |
 |
| Penggundulan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Foto: Aji Wihardandi |
Sumber : Mongaba.co.id
